Paradoks BPGMN : Ketika Gagasan Karhutla Dr. Aswin Usup Dipakai Negara, Sang Penemu Asli Justru Dipinggirkan

PALANGKA RAYA — Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden RI menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat adat dan akademisi. Di saat konsep penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berbasis desa yang dirintis sejak lama oleh pakar gambut Universitas Palangka Raya (UPR), Dr. Aswin Usup, M.Sc., diadopsi ke dalam kebijakan strategis nasional, sang konseptor utama justru dilaporkan tidak dilibatkan di dalam struktur badan tersebut.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Wakil Presiden MADN, Dr. Andersius Namsi, Ph.D., melayangkan protes terbuka atas apa yang ia nilai sebagai tindakan pengabaian terhadap karya intelektual putra daerah yang telah teruji secara empiris selama bertahun-tahun.

Konsep Konseptual yang Lahir dari Tapak

Gagasan pencegahan Karhutla berbasis desa sejatinya bukanlah diskursus baru. Jauh sebelum pemerintah pusat mengumumkan pembentukan BPGMN pada 24 September 2026, Dr. Aswin Usup—seorang akademisi lulusan Hokkaido University, Jepang—telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model pencegahan dini, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu di tingkat tapak.

Dalam berbagai kesempatan akademik, termasuk saat menerima kunjungan Tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri T.A. 2026 di Kampus UPR awal September lalu, Dr. Aswin konsisten menekankan bahwa paradigma penanggulangan bencana api harus bergeser: dari pemadaman setelah api membesar menjadi pencegahan aktif berbasis partisipasi masyarakat desa.

"Metode pengelolaan gambut dan mangrove serta cara menanggulangi bencana api perlu keterlibatan dari desa peduli api. Dengan demikian, kebakaran hutan dapat diminimalisir," ujar Dr. Aswin dalam suatu kesempatan.

Protes Keras MADN: "Ide Dipakai, Penemu Disisihkan"

Kritik tajam mengalir tatkala substansi kebijakan BPGMN dinilai sejalan dengan cetak biru yang selama ini digagas oleh Dr. Aswin, namun sang penemu asli justru dikucilkan dari lingkaran pengambil kebijakan. Dr. Andersius Namsi mengecam keras fenomena di mana gagasan cemerlang seakan diambil alih tanpa memberikan ruang keterlibatan yang layak bagi pencetusnya.

"Gagasan yang kini dipakai negara adalah hasil pemikiran asli putra Dayak. Namun, karya intelektual ini seolah-olah dipinggirkan ketika instansi resmi dibentuk. Ini soal keadilan substansial bagi mereka yang sudah berjuang merintis dari bawah," tegas Dr. Andersius dalam pernyataannya.

Sebagai akademisi yang telah menguji coba model pencegahan berbasis masyarakat sejak satu dekade lalu—termasuk di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan—Dr. Aswin Usup sendiri menyayangkan minimnya pelibatan praktisi lapangan yang benar-benar memahami dinamika ekologis dan sosial di tingkat tapak.

Menanti Keadilan Kebijakan Publik

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa efektivitas BPGMN ke depan akan sangat bergantung pada inklusivitas dan pelibatan para ahli independen yang benar-benar teruji kompetensinya. Publik kini menanti langkah korektif dari pemerintah pusat untuk merangkul tokoh-tokoh lokal yang menjadi pionir di bidang pemulihan (timnsk)