Kritik Karhutla Jangan Libatkan Keluarga, Batas Demokrasi Bukan Ruang Hina Personal

Kritik Karhutla Jangan Libatkan Keluarga, Batas Demokrasi Bukan Ruang Hina Personal

PALANGKA RAYA — Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tengah menjadi sorotan tajam publik. Namun, dinamika kritik yang berkembang akhir-akhir ini dinilai telah keluar dari koridor etika demokrasi, keterbukaan informasi, maupun kebebasan pers yang sehat.

Koordinator Forum Kebangsaan Ormas, Paguyuban, dan Kerukunan Kalteng, Yanto Eka Saputra, menyayangkan adanya narasi kritik terhadap Gubernur Kalimantan Tengah yang mulai menyerang ranah pribadi dan menghujani keluarga yang bersangkutan dengan unsur penghinaan.

Menurut Yanto, dalam negara demokrasi dan era keterbukaan publik saat ini, kebebasan berpendapat dijamin seluas-luasnya, tetapi harus selalu dibarengi dengan etika dan akal sehat.

"Demokrasi dan keterbukaan pers itu hadir untuk menguji kebijakan, mengevaluasi efektivitas penanganan krisis karhutla, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik. Bukan untuk menyerang kehormatan keluarga, apalagi melontarkan penghinaan personal yang sama sekali tidak berkontribusi pada penyelesaian bencana," ujar Yanto di Palangka Raya, Kamis (10/9/2026).

Yanto menegaskan bahwa serangan personal justru berbahaya bagi kualitas demokrasi. Ketika kritik berubah menjadi perundungan atau penyerangan terhadap keluarga pejabat, substansi persoalan yang lebih krusial—seperti upaya pemadaman titik panas, perlindungan kesehatan warga dari kabut asap, hingga penegakan hukum—malah tenggelam oleh kebisingan emosional.

Ia juga mengingatkan insan pers, ormas, dan pegiat media sosial agar tetap berpegang pada koridor etika yang berlaku serta menjunjung tinggi norma kesopanan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Karya tulis atau opini yang disebarluaskan harus berimbang dan mengedepankan objektivitas, bukan itikad buruk atau fitnah.

"Kritiklah kebijakannya, bedah kinerjanya, berikan solusi konstruktif untuk penanganan karhutla. Pejabat publik wajib dikritik jika ada kekeliruan, tetapi keluarganya tidak memiliki panggung kebijakan dan tidak seharusnya menjadi sasaran tembak amarah publik," tegasnya.

Yanto berharap masyarakat dan seluruh elemen pemerhati sosial di Kalimantan Tengah dapat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi maupun kritikan, sehingga iklim demokrasi di daerah tetap berjalan sehat, bermartabat, dan fokus pada penyelesaian masalah bersama.(OKT)