Gagasan Karhutla Berbasis Desa Masuk Kebijakan Nasional, MADN Pertanyakan Absennya Dr. Asw...
PALANGKA RAYA — Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Republik Indonesia menuai sorotan dari kalangan akademisi dan masyarakat adat. Pasalnya, konsep penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berbasis desa yang diadopsi ke dalam kebijakan strategis nasional tersebut merupakan hasil rintisan akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Dr. Aswin Usup, M.Sc. Namun, sang konseptor utama dikabarkan tidak dilibatkan dalam struktur kelembagaan badan tersebut.
Kondisi ini memicu respons dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Wakil Presiden MADN, Dr. Andersius Namsi, Ph.D., melayangkan protes terbuka atas apa yang dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap karya intelektual putra daerah yang telah teruji secara empiris. Baca selengkapnya
Kondisi ini memicu respons dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Wakil Presiden MADN, Dr. Andersius Namsi, Ph.D., melayangkan protes terbuka atas apa yang dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap karya intelektual putra daerah yang telah teruji secara empiris. Baca selengkapnya
